#PEREKONOMIAN INDONESIA

MATERI BAB 5, 6, 7, DAN 8

PEREKONOMIAN INDONESIA

“Perekonomian Indonesia ”

NENIK DIAH HARTANTI

FANDY AHMAD GUTOMO

(23214912)

1 EB21

BAB 5

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

BAB 6

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

1. Permasalahan Pokok.

Masalah pokok Negara berkembangè Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde Baru adalah pembangunan dipusatkan di Jawa (khususnya diJakarta) dengan harapan akan terjadi “Trickle Down Effect” dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi.

  

2. Strategi Pembangunan.

Pada awal pemerintah orde baru percaya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan Trikle down effectè Hasil pembangunan akan menetes ke sector-sektor lain dan wialayah Indonesia lainnya.

Fokus pembangunan ekonomi pemerintahè Mencapai laju pertumbuhan ekonomi yg tinggi dalam waktu yang singkat melalui pembangunan pada:

a. Wilayah yang memiliki fasilitas yang relative lengkap (pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, kompleks industri, dll) yakni di P. Jawa khsususnya Jawa Barat.

b.  Sektor-sektor tertentu yang memberikan nilai tambah yang tinggi.

3. Hasil strategi pembangunanè Kurang efektif.

a. 1980 – 1990è Laju pertumbuhan ekonomi (PDB) tinggi

b. Kesenjangan semakin besar (jumlah orang miskin semakin banyak)

4. Perubahan strategi pembangunan

Berdasarkan hasil pembangunan tsb, mulai PELITA 3 pemerintah merubah tujuannya menjadi mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi:  a. Konsentrasi pembangunan diseluruh Indonesia

               b. Pembangunan untuk seluruh sektorè pengembangan sektor

                   pertanian melalui berbegai program seperti transmigrasi, industri

                   padat karya, industri rumah tangga

Konsep dan Difinisi.

Pengukuran Kemiskinan:

a. Kemiskinan relatif:

    Konsep yg mengacu pada garis kemiskinan yakni ukuran kesenjangan dalam

    distribusi pendapatan. Kemiskinan relatifè proporsi dari tingkat pendapatan

    rata-rata.

b. Kemiskinan absolute (ekstrim) : Konsep yg tidak mengacu pada garus kemiskinan yakni derajad kemiskinan dibawah dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.

Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan.

Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. 

Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.

Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s  dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.

Janti (1997) menyimpulkan è semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

Hipotesis Kuznetsè ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. 

Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.

                                                                                     Periode

                                                            Tingkat Pendapatan Per Kapita

Hasil ini menginterpretasikan: Evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan (ekonomi industri) è Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi dan akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja  dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil.

Banyak studi untuk menguji hipotesis Kuznets dengan hasil:

Deininger dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 LDC’s dan DC’s (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an.

Anand dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda.

Ravallion dan Datt (1996) menggunakan data India:

Hasilnya menunjukkan tahun 1950an-1990an rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan tren perkembangan tingkat kesenjangan menurun (negative).

Ranis, dkk (1977) untuk China menunjukkan korelasi negative antara pendapatan dan kesenjangan.

Hubungan Pertumbuhan dan Kemiskinan.

Hipotesis Kuznets: Pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan meningkat dan pada tahap akhir pembangunan tingkat kemiskinan menurun.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:

a)    Pertumbuhan

b)    Tingkat pendidikan

c)    Struktur ekonomi

Wodon (1999) menjelaskan hubungan pertumbuhan output dengan kemiskinan diekspresikan dalam:

Log G_kt = α + βLog W_kt + α_t + ∑_kt

Dimana:

·         G_kt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t

·         W_kt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan) diwilayah k pada periode t

·         α_t         : Efek lokasi yang tetap

·         ∑_kt : Term kesalahan

Dalam persamaan tersebut, elastisitas ketidakmerataan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan merupakan komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.

·         g : efek bruto (ketimpangan konstan)

·         l :  efek neto (efek dari perubahan ketimpangan)

·         b : elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan

·         d : elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan

  

Λ = γ + βδ

Elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan dan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan diperoleh dengan persamaan:

Log P_kt = w + Log W_kt + Log G_kt + w_k + v_kt

Dimana:

·         P_kt : Kemiskinan diwilayah k pada periode t

·         G_kt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t

·         W_kt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan)

diwilayah k pada periode t

·         W_k : efek-efek yang tetap

·         v_kt :term kesalahan

Studi empiris di LDC’s menunjukkan ada korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi lain menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan output (PDB) atau Pendapatan nasional baik secara agregat maupun disektor-sektor ekonomi secara individu.

a)    Ravallion dan Datt (1996) dengan data dari India menemukan bahwa pertumbuhan output disektor-sektor primer khususnya pertanian jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan dengan sector sekunder.

b)    Kakwani (2001) untuk data dari philipiana menunjukkan hasil yang sama dengan Ravallion dan Datt. Peningkatan output sektor pertanian 1% mengurangi jumlah kemiskinan 1% lebih sedikit. Peningkatan output sektor industri 1% mengurangi jumlah kemiskinan 0,25 saja.

c)    Mellor (2000) menjelaskan ada tendensi partumbuhan ekonomi (terutama pertanian) mengurangi kemiskinan baik secara mangsung maupun tidak langsung.

d)    Hasan dan Quibria (2002) menyatakan ada hubungan antara pertumbuhan dengan kemiskinan

e)    ADB (1997) untuk NIC’s Asia Tenggara (Taiwan, Korsel, dan Singapura) menunjukkan pertumbuhan output di sector industri manufaktur berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan

f)     Dolar dan Kraay (2000) menunjukkan elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 1%  (pertumbuhan rata-rata 1% meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 1%).

g)    Timmer (1997) menyimpulkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 8% artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi

Untuk mengukur pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap tingkat kemiskinan digunakan:

Ln P= a + b₁ Ln Y₁ + b₂ Ln Y₂ + b₃ Ln Y₃ + u + R

Dimana:

P : Fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi dibawah pengeluaran minimum yang telah ditetapkan sebelumnya (garis kemiskinan)

Y : Tingkat output per kapita untuk sector pertanian, inustri pengolahan, dan jasa

u dan R:term kesalahan

Ada korelasi yang negative antara tingkat pendapatan dan kemiskinan (semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin rendah tingkat kemiskinan). Nilai koefisien korelasi untuk 4 wilayah.

Hasil penelitian per sector:

Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan.

Cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dengan:

Gini = (1/2n²-

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional diberbagai lapisan penduduk.  Sumbu vertical è presentase komulatif pendapatan nasional & Sumbu horizontal è  persentase komulatif penduduk.

v  a.  Semakin dekat dg diagonal,                                          100         

        semakin merata pendapatan                             

                                                                                          80

v  b. Semakin jauh dg diagonal                       

    semakin tidak merata pendapatan                      60

                                                                     50 

                                                                     40

                                                        

                                                                     20          

                                                           

                                                                       0                      

                                                                                 10   20  30  40   50   60  70  80  90   100

Indeks/Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional.

v  Semakin kecil angka ini, semakin merata distribusi pendapatan

v  Semakin besar angka ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan

Angka Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin kecil angka ini ditunjukkan kurva lorenz yang mendekati diagonal yang berarti kecil luas area dan sebaliknya.

             n

G = 1 - ∑  ( X _t+1 – Xi ) ( Yi + Y _t+1)

             1

             n

G = 1 - ∑ fi (Yi + Y _t+1)

             1

G = Rasio Gini

fi  = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t

Xi = Proporsi Jumlah Komulatif Rumah Tangga dalam kelas t

Yi = Proporsi Jumlah Komulatif Pendapatan dalam kelas t

      Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:

v  40 % penduduk berpendapatan terendahè Penduduk termiskin

v  40 % penduduk berpendapatan menengah

v  20 % penduduk berpendapatan tinggi

Pertengahan tahun 1997 Pendapatan per kapita Indonesia $ US 1,000 dengan 10 % penduduk saja yang menikmati  90% pendapatan nasional dan 90 % penduduk yang menikmati  10% pendapatan nasional berarti pemerataan pendapatan pendapatan masih kurang.

Perbandingan Indonesia dengan Swiss

                                    Indonesia                                                      Swiss

Rasio Angka Gini.

v  Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahun PDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35

v  1971 – 1980 laju rata-rata pertahun PDB 6 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,4

v  Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahunPDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35

v  1981 – 1990 laju rata-rata pertahun PDB 5,4 % dengan angka Gini rat-rata per per tahun 0,3

Foster (1984) memperkenalkan 3 indkator untuk mengukur kemiskinan:

Peneliti lain memasukkan 2 faktor lain yakni rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Semakin rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, semakin besar gap pendapatan antar orang miskin sehingga kemiskinan bertambah besar. Dengan memasukkan 2 faktor tersebut, maka muncul Indeks Kemiskinan Sen:

S = H [I + (1-I)Gini]

 I adalah jumlah rata-rata difisit pendapatan dari orang miskin sebagai % dari garis kemiskinan.

Koefisien Gini mengukur ketimpangan antar orang miskin.

Jika salah satu factor ini naik, maka kemiskinan meningkat.

Perubahan pola distribusi pendapatan dipedesaan disebabkan oleh:

Perubahan tingkat upah (W) di desa dan kota dalam rupiah per bulan.

Bukti empiris hipotesis U terbalik di Indonesia tahun 1960an sampai 1990an.

 

  

Distribusi dari 1,2 milyar penduduk miskin di dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US1 per hari tahun 1998.

Sumber: World Bank

Perubahan tingkat kemiskinan dan GDP per kapita di Asia.

Kebijakan Anti kemiskinan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.

 

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:

World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:

BAB 7

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Materi Pembangunan Ekonomi Daerah - Masih dengan ringkasan atau rangkuman materi yang dapat digunakan untuk referensi dan bahan belajar serta tugas, kali ini kita masih akan membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Pembahasan ini akan menitikberatkan pada pokok materi tentang Pembangunan Ekonomi Daerah. Semoga dengan materi ini kita bisa lebih mengerti bagaimana kondisi ekonomi daerah khususnya di Indonesia. 

Pembangunan Ekonomi Regional

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten, atau kota. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi - institusi baru, pembangunan indistri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi nasional sejak PELITA I memang telah memberi hasil positif bila dilihat pada tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita mengalami peningkatan dari hanya sekitar US$50 pada pertengahan dekade 1960-an menjadi lebih dari US$1.000 pada pertengahan dekade 1990-an. Namun dilihat pada tingkat meso dan mikro, pembangunan selama masa pemerintahan orde baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income, distribution, maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi atau pendapatan antar daerah atau provinsi. Selanjutnya, kita akan membahas masalah lain yaitu tentang kasus pembangunan Indonesia di wilayah bagian timur. Dengan begitu materi tentang Pembangunan Ekonomi Daerah ini bisa lebih lengkap lagi.

Kasus Pembangunan Indonesia Bagian Timur

Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.

Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah diharapakan dapat menjadi suatu langkah awal yang dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di indonesia bagian timur yang jauh lebih baik dibanding pada masa orde baru. Hanya saja keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia bagian timur sangat ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni berupa sejumlah keunggunlan atau kekeuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut. 

Keunggulan wilayah Indonesia Bagian Timur

Keunggulan atau kekeuatan yang dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan sumber daya alam

2. Posisi geografis yang strategis

3. Potensi lahan pertanian yang cukup luas

4. Potensi sumber daya manusia

Sebenarnya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki indonesia bagian timur tersebut, kawasan ini sudah lama harus menjadi suatu wilayah di Indonesia dimana masyarakatnya makmur dan memiliki sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur yang sangat kuat. Namun selama ini kekayaan tersebut disatu pihak tidak digunakan secara optimal dan dipihak lain kekayaan tersebut dieksploitasi oleh pihak luar yang tidak memberi keuntungan ekonomi yang berarti bagi indonesia bagian timur itu sendiri.

Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian Timur

Indonesia bagian tinur juga memiliki bagian kelemahan yang membutuhkan sejumlah tindakan pembenahan dan perbaikan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tersebut akan menciptakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Kelemahan yang dimiliki Indonesia bagian timur diantaranya adalah:

1. Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah

2. Keterbatasan sarana infrastruktur

3. Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah

4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah

Tantangan dan Peluang

Pembanguanan ekonomi di Indonesia bagian timur juga menghadapai berbagai macam tantangan, yang apabila dapat diantisipasi dengan persiapan yang baik bisa berubah menjadi peluang besar. Salah satu peluang besar yang akan muncul di masa mendatang adalah akibat liberalisasi perdagangan dan investasi dunia (paling cepat adalah era AFTA tahun 2003). Liberalisasi ini akan membuka peluang bagi IBT, seperti juga IBB, untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangna yang ada di daerahnya masing- masing.

Langkah –langkah yang Harus Dilakukan

Pada era otonomi dan dalam menghadapi era perdagangan bebas nanti, IBT harus menerapkan suatu strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang mendorong pemanfaatan sebaik-baiknya semua keunggulan–keunggulan yang dimiliki kawasan tersebut tanpa eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Dalam new development paradigm ini, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut.

Teori dan Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada beberapa teori yang menerangkan tentang pembangunan daerah yaitu:

1. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penetu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di sektor industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi(SDP) lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, dan output-nya diekspor menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, dan menciptakan peluang kerja di daerah tersebut.

2. Teori Lokasi

Teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Inti pemikiran teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimumkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha/produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.

3. Teori Daya Tarik Industri

Menurut Kotler dkk. (1997), ada beberapa faktor penentu pembangunan industri di suatu daerah, yang terdiri atas faktor-faktor daya tarik industri dan faktor-faktor daya saing daerah. 

a. Faktor-faktor daya tarik industri antara lain: 

Dasar pemikirannya untuk memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi lokal. 

b. Faktor-faktor penyumbang pada daya tarik industri dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok (Kotler dkk., 1997), yakni sebagai berikut.

1. Faktor-faktor Pasar

Faktor-faktor ini antara lain ukuran pasar, ukuran segmen kunci, laju pertumbuhan pasar, keragaman pasar, kepekaan terhadap harga dan faktor eksternal, siklus dan musim dan kemampuan tawar menawar.

2. Faktor-faktor Persaingan

Faktor-faktor ini antara lain tingkat pemusatan, substitusi disebabkan oleh progres teknologi, tingkat dan jenis integrasi, dan entry ratesdan exist rates.

3. Faktor-faktor Keungan dan Ekonomi

Faktor-faktor ini antara lain ilai tambah, kesempatan kerja, keamanan, stabilitas ekonomi, pemanfaatan kapasitas produksi, skala ekonomis, dan ketersediaan infrastruktur keuangan.

4. Faktor-faktor Teknologi

Faktor-faktor ini antara lain kompleksitas, diferensiasi, paten dan hak cipta, dan teknologi proses manufaktur yang diperlukan.

Berdasarkan pemikiran Doz dan Prohaald (1987), keunggulan kompetitif yang ada atau yang potensial dari suatu daerah yang menentukan kemampuan industri di daerah tersebut tergantung pada: 

Selain itu, menurut Doz dan Prohalad ketika daya saing faktor-faktor suatu daerah tinggi dan perusahaan-perusahaan lokalnya sangat kompetitif, maka industri di daerah tersebut akan berkembang pesat. Apabila daya saing perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tinggi, namun daya saing faktor-faktornya rendah, maka akan timbul tekanan bagi investasi ke luar daera (outward investment), yakni inbvestasi ke daerah-daerah lain yang memiliki daya saing faktor yang tinggi atau perusahaan-perusahaan di suatu daerah rendah, sedangkan faktor-faktor yang dimiliki daerah tersebut tinggi, maka akan timbul investasi ke dalam (inward investment) untuk industri-industri di mana perusahaan-perusahaan tersebut berbeda

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.^[1]

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Dasar hukum

Pelaksanaan otonomi daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah^[2] sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.^[3]

Tujuan otonomi daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.^[4]

Ciri-ciri otonomi daerah

BAB 8

PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

1. Peranan Sektor Pertanian

Menurut Kuznets, Sektor pertanian di LDC’s mengkontribusikan thd pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk:

a.Kontribusi Produkè Penyediaan makanan utk pddk, penyediaan BB untuk industri manufaktur

   spt industri: tekstil, barang dari kulit, makanan & minuman

b.Kontribusi Pasarè Pembentukan pasar domestik utk barang industri & konsumsi

c.Kontribusi Faktor ProduksièPenurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka

   terjadi transfer surplus modal & TK dari sector pertanian ke Sektor lain

d.Kontribusi Devisaè Pertanian sbg sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekpspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

Kontribusi Produk.

Dalam system ekonomi terbuka, besar kontribusi produk sector pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dg sector non pertanian.

§ Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestic didominasi oleh produk pertanian dari LN seperti buah, beras & sayuran hingga daging.

§ Dari sisi keterkaitan produksi, Industri kelapa sawit & rotan mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri, karena BB dijual ke LN dengan harga yg lebih mahal.

Kontribusi Pasar.

Negara agraris merup sumber bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian spt

pengeluaran petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dll) & produk konsumsi (pakaian,

mebel, dll)

Keberhasilan kontribusi pasar dari sector pertanian ke sector non pertanian tergantung:

§ Pengaruh keterbukaan ekonomiè Membuat pasar sector non pertanian tidak hanya disi dengan produk domestic, tapi juga impor sbg pesaing, shg konsumsi yg tinggi dari petani tdk menjamin pertumbuhan yg tinggi sector non pertanian.

§ Jenis teknologi sector pertanianè Semakin moderen, maka semakin tinggi demand produk industri non pertanian

Kontribusi Faktor Produksi.

F.P yang dapat dialihkan dari sector pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanianè Tenaga kerja dan Modal

Di Indonesia hubungan investasi pertanian & non pertanian harus ditingkatkan agar

ketergantungan Indonesia pada pinjaman LN menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untuk

merealisasi hal tsb:

§ Harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke luar sectornya. Market surplus ini harus tetap dijaga & hal ini juga tergantung kepada factor penawaran è Teknologi, infrastruktur & SDM dan factor permintaan è nilai tukar produk pertanian & non pertanian baik di pasar  domestic & LN

§ Petani harus net saversè Pengeluaran konsumsi oleh petani < produksi

§ Tabungan petani > investasi sektor pertanian

Kontribusi Devisa.

Kontribusinya melalui :

§ Secara langsungè ekspor produk pertanian & mengurangi impor.

§ Secara tidak langsungè peningkatan ekspor & pengurangan impor produk

  berbasis pertanian spt tekstil, makanan & minuman, dll

Kontradiksi kontribusi produk & kontribusi deviasè peningkatan ekspor produk pertanian

menyebabkan suplai dalam negari kurang dan disuplai dari produk impor. Peningkatan ekspor

produk pertanian berakibat negative thd pasokan pasar dalam negeri. Untuk menghindari trade

off ini 2 hal yg harus dilakukan:

§ Peningkatan kapasitas produksi.

§ Peningkatan daya saing produk produk pertanian

2. Sektor Pertanian di Indonesia

§ Selama periode 1995-1997è PDB sektor pertanian (peternakan, kehutanan & perikanan) menurun & sektor lain spt menufaktur meningkat.

§ Sebelum krisis moneter, laju pertumbuhan output sektor pertanian < ouput sektor non pertanian

§ 1999 semua sektor turun kecuali listrik, air dan gas.

Rendahnya pertumbuhan output pertanian disebabkan:

§ Iklimè kemarau jangka panjang berakibat volume dan daya saing turun

§ Lahanè lahan garapan petani semakin kecil

§ Kualitas SDMè rendah

§ Penggunaan Teknologièrendah

Sistem perdagangan dunia pasca putaran Uruguay (WTO/GATT) ditandatangani oleh 125 negara anggota GATT telah menimbulkan sikap optimisme & pesimisme Negara LDC’s:

§ Optimisè Persetujuan perdagangan multilateral WTO menjanjikan berlangsungnya perdagangan bebas didunia terbebas dari hambatan tariff & non tariff

§ Pesimisè Semua negara mempunyai kekuatan ekonomi yg berbeda. DC’s mempunyai kekuatan > LDC’s

Perjanjain tsb merugikan bagi LDC’s, karena produksi dan perdagangan komoditi pertanian, industri & jasa di LDC’s masih menjadi masalah besar & belum efisien sbg akibat dari rendahnya teknologi & SDM, shg produk dri DC’s akan membanjiri LDC’s.

Butir penting dalam perjanjian untuk pertanian:

§ Negara dg pasar pertanian tertutup harus mengimpor minimal 3 % dari kebutuhan konsumsi domestik dan naik secara bertahap menjadi 5% dlm jk waktu 6 tahun berikutnya

§ Trade Distorting Support untuk petani harus dikurangi  sebanyak 20% untuk DC’s dan 13,3 % untuk LDC’s selama 6 tahun

§ Nilai subsidi ekspor langsung produk pertanian harus diturunkan sebesar 36% selama 6 tahun & volumenya dikurangi 12%.

§ Reformasi bidang pertanian dlm perjanjian ini tdk berlaku utk negara miskin

Temuan hasil studi dampak perjanjian GATT:

§ Skertariat GATT (Sazanami, 1995)è Perjanjian tsb berdampak + yakni peningkatan pendapatan per tahun è Eropa Barat US $ 164 Milyar, USA US$ 122 Milyar, LDC’s & Eropa Timur US $ 116 Milyar. Pengurangan subsidi ekspor sebesar 36 % dan penurunan subsidi sector pertanian akan meningkatkan pendapatan sector pertanian Negara Eropa US $ 15 milyar & LDC’s US $ 14 Milyar

§ Goldin, dkk (1993)è Sampai th 2002, sesudah terjadi penurunan tariff & subsidi 30% manfaat ekonomi rata-rata pertahun oleh anggota GATT sebesar US $ 230 Milyar (US $ 141,8 Milyar / 67%0 dinikmati oleh DC’s dan Indonesia rugi US $ 1,9 Milyar pertahaun

§ Satriawan (1997)è Sektor pertanian Indonesia rugi besar dlm bentuk penurunan produksi komoditi pertanian sebesar 332,83% dengan penurunan beras sebesar 29,70% dibandingkan dg Negara ASIAN

§ Feridhanusetyawan, dkk (2000)è Global Trade Analysis Project mengenai 3 skenario perdagangan bebas yakni Putaran Uruguay, AFTA & APEC. Ide dasarnya: apa yang terjadi jika 3 skenario dipenuhi (kesepakatan ditaati) dan apa yang terjadi jika produk pertanian diikutsertakan? Perubahan yang diterapkan dalam model sesuai kesepakatan putaran Uruguay adalah:

    a. Pengurangan pajak domestic & subsidi sector pertanian sebesar 20% di

       DC’s dan 13 % di LDC’s

    b. Penurunan pajak/subsidi ekspor sector pertanian 36% di DC’s & 24% di

       LDC’s

    c. Pengurangan border tariff untuk komoditi pertanian & non pertanian

Liberalisasi perdagangan berdampak negative bagi Indonesia thd produksi padi & non gandum. Untuk AFTA & APEC, liberalisasi  perdagangan pertanian menguntungkan Indonesia dg meningkatnya produksi jenis gandum lainnya (terigu, jagung & kedelai). AFTAèIndonesia menjadi produsen utama pertanian di ASEANdan output pertanian naik lebih dari 31%. Ekspor pertanian naik 40%.

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukarè nilai tukar suatu barang dengan barang lainnya. Jika harga produk A Rp 10 dan produk B Rp 20, maka nilai tukar produk A thd B=(PA/PB)x100% =1/2. Hal ini berarti 1 produk A ditukar dengan ½ produk B. Dengan menukar ½ unit B dapat 1 unit A. Biaya opportunitasnya adalah mengrobankan 1 unit A utk membuat ½ unit B.

Dasar Tukar (DT):

§ DT dalam negeriè pertukaran 2 barang yang berbeda di dalam negeri dg mata uang nasional

§ DT internasional / Terms Of Tradeè pertukaran 2 barang yang berbeda di dalam negeri dg mata uang internasional

Nilai Tukar Petaniè Selisih harga output pertanian dg harga inputnya (rasio indeks harga yang diterima petani dg indeks harga yang dibayar).

Semakin tinggi NTPè semakin baik.

NTP setiap wilayah berbeda dan ini tergantung:

§ Inflasi setiap wilayah

§ Sistem distribusi input pertanian

§ Perbedaan ekuilibrium pasar komoditi pertanian setiap wilayah (D=S)

    D>Sè harga naik & D<Sè harga turun 

Pekembangan NTP tsb menunjukkan pertani di JABAR & JATENG rugi dan di Yogja & JATIM untung. Hal ini dsebabkan oleh byk factor termasuk system distribusi pupuk di Yogya & JATIM lebih baik dari JABAR & JATENG.

4. Investasi di Sektor Pertanian

Investasi di sector pertanian tergantung :

§ Laju pertumbuhan output

§ Tingkat daya saing global komoditi pertanian

Investasi:

§ Langsungè Membeli mesin

§ Tdk Langsungè Penelitian & Pengembangan

Hasil penelitian:

§ Supranto (1998)è laju pertumbuhan sektor ini rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit yg mengalir kecil. Hal ini karena resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai tambah lebih kecil di sektor pertanian.

Tabel 5.17 Investasi di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96

§ Simatupang (1995)è kredit perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding ke sektor pertanian.

Tabel 5.18 Kredit Perbankan di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96

Penurunan ini disebabkan ROI sector pertanian +/- 15 %,shg tdk menarik.

5. Keterkaitan Pertanian dg Industri Manufaktur

Salah satu penyebab krisis ekonomiè kesalahan industrialisasi yg tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sector pertanian (+) walaupu kecil, sedangkan industri manufaktur (-). Jepang, Taiwan & Eropa dlm memajukan industri manufaktur diawali dg revolusi sector pertanian.

Alasan sector pertanian harus kuat dlm proses industrialisasi:

§ Sektor pertanian kuatè pangan terjaminè tdk ada laparèkondisi sospol stabil

§ Sudut Permintaanè Sektor pertanian kuatè pendapatan riil perkapita naikè permintaan oleh petani thd produk industri manufaktur naik berarti industri manufaktur berkembang & output industri menjadi input sektor pertanian

§ Sudut Penawaranè permintaan produk pertanian sbg bahan baku oleh industri manufaktur.

§ Kelebihan output siktor pertanian digunakan sbg sb investasi sektor industri manufaktur spt industri kecil dipedesaan.

Kenyataan di Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam industri manufaktur sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung kepada barang impor.

Soal dan jawaban dari BAB 5(PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI):

1.  Manakah yang paling tepat rumus pada PDB….

2.   Ada berapakah faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi…..

1.      Distribusi pendapatan nasional masih timpang.

2.      Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

3.      Penyerapan tenagakerja masih rendah.

4.      Perekonomian tidak mengalami banyak guncangan.

5.      Terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja

Pernyataan yang merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah...

Soal dan jawaban dari BAB 6(KEMISKINAN DAN KESENJANGAN):

1.  Hal yang tidak mungkin terjadi dalam sistem ekonomi pasar adalah...

2.      Sistem ekonomi harus dapat memecahkan inti masalah ekonomi, yaitu masalah...

3.      Darman dan teman-temanya akan mendirikan perusahaan, mereka sekarang sedang merencanakan perusahaan apa yang akan didirikannya. Hal ini merupakan masalah...

4.      Semua kegiatan ekonomi dilakukan untuk tujuan-tujuan di bawah ini, kecuali...

5.      Salah satu sistem ekonomi Indonesia adalah...

Soal dan jawaban dari BAB 7(PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH):

Soal dan jawaban dari BAB 8(PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN):

1. Selama periode berapakah PDB sector pertanian menurun…

2. Menurut Kuznets ada beraapa bentuk dalam sector pertanian di LDC’s terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi….

3. Apa kepanjangan dari NTP ….

4. Pembentukan pasar domestic untuk barang industry dan konsumsi pengertian dari…

5. Berapa hal yang harus dilakukan untuk menghindari trade dalam kontribusi devisa….